Plaza Keadilan Dan Demokrasi: Ruang Publik Yang Menghidupkan Kawasan Pemerintahan IKN

Nusantara - Visi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota yang berpusat pada manusia (people-centered city) diwujudkan dalam desain kawasan pemerintahan yang tidak eksklusif. Saat PT Hutama Karya (Persero) membangun kompleks Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mereka tidak hanya mendirikan gedung perkantoran yang megah, tetapi juga menciptakan ruang publik yang hidup dan bermakna. Kawasan Yudikatif akan dilengkapi dengan Plaza Yudikatif, sedangkan Kawasan Legislatif terhubung langsung dengan Plaza Demokrasi, menandakan bahwa keadilan dan demokrasi harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap warga negara.

Plaza Yudikatif yang akan dibangun di depan Gedung Mahkamah Agung dirancang sebagai ruang transisi yang menghubungkan masyarakat dengan institusi peradilan. Ruang ini diharapkan dapat menjadi tempat refleksi, edukasi hukum, dan interaksi sosial yang humanis, mengurangi kesan angker yang sering melekat pada pengadilan. Dengan adanya plaza ini, diharapkan terjadi demistifikasi proses hukum, di mana masyarakat dapat merasa lebih dekat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan peran lembaga keadilan.

Sementara itu, Plaza Demokrasi di kawasan MPR menjadi simbol nyata dari kedaulatan rakyat. Sebagai ruang publik yang terintegrasi dengan Gedung MPR, museum, dan masjid, plaza ini dimaksudkan untuk menjadi wadah partisipasi, ekspresi, dan musyawarah masyarakat. Di sinilah konsep "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" dapat mewujud dalam interaksi fisik antara warga negara dengan wakil-wakil mereka di lembaga permusyawaratan tertinggi.

Desain kedua plaza ini akan mengadopsi pendekatan Modern Nusantara dan prinsip keberlanjutan yang sama dengan gedung utamanya. Penghijauan dengan tanaman lokal, tempat duduk yang teduh, dan possibly instalasi seni publik yang mencerminkan budaya Indonesia akan menjadi elemen penting. Fitur ramah lingkungan seperti sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting) juga akan diterapkan untuk mengairi taman-taman di plaza.

Konektivitas antarplaza dan kawasan pemerintahan lainnya menjadi perhatian khusus. Rancangan tata ruang IKN menekankan pada interkoneksi melalui jaringan pedestrian dan jalur hijau yang aman dan nyaman. Hal ini memungkinkan seorang pegawai MA, anggota MPR, atau seorang pengunjung untuk berjalan kaki dari satu plaza ke plaza lainnya, atau ke kawasan eksekutif, menciptakan pengalaman kawasan pemerintahan yang terpadu dan tidak terfragmentasi.

Penciptaan ruang publik yang berkualitas ini sejalan dengan tren global dalam perancangan ibu kota negara, di mana bangunan pemerintah didesain untuk lebih inklusif dan menarik bagi masyarakat. Hal ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pemerintah yang "berkuasa" menjadi pemerintah yang "melayani", di mana transparansi dan keterbukaan diaplikasikan bahkan dalam dimensi arsitektural.

Dengan membangun plaza-plaza ini, Hutama Karya tidak hanya menyelesaikan kontrak konstruksi, tetapi turut membentuk pola interaksi sosial-politik di ibu kota baru. Ruang-ruang publik ini diharapkan akan menjadi denyut nadi kehidupan sipil di IKN, tempat di mana wacana tentang keadilan, hukum, dan kebijakan publik bisa berkembang secara organik dari dan untuk masyarakat. Inilah warisan fisik yang akan membentuk karakter sosial IKN untuk generasi mendatang.

Baca Juga: KemenPU Dan Pemerintah Daerah Bersinergi Percepat Perbaikan Infrastruktur Pascabencana

---

Tag Arsitektur Partisipatif Integrasi Masyarakat Plaza Demokrasi Plaza Yudikatif Ruang Publik IKN Tata Ruang Kawasan Pemerintahan