Pemerintah Tegaskan Hilirisasi Nikel Wajib Terapkan Good Mining Practice

Palu, Sulawesi Tengah - Dalam rangkaian pembangunan proyek hilirisasi nikel yang masif, pemerintah menegaskan bahwa aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan bahwa pengolahan mineral harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik atau good mining practice. Penekanan ini mencakup pengelolaan lingkungan hidup pasca operasi, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, serta pengendalian emisi karbon yang dihasilkan dari industri pengolahan.

Pernyataan ini disampaikan dalam forum yang membahas masa depan industri nikel nasional, di mana pemerintah memaparkan rencana besar peningkatan jumlah smelter menjadi 170 unit. Saat ini, 79 unit telah beroperasi, sementara sisanya dalam berbagai tahap penyelesaian. Komitmen terhadap good mining practice menjadi panduan operasional untuk memastikan bahwa industrialisasi yang cepat tidak mengorbankan aspek lingkungan dan sosial.

Kebijakan hilirisasi sendiri, yang didorong oleh undang-undang dan visi pemerintahan Presiden Prabowo, telah menunjukkan hasil ekonomi yang nyata. Nilai ekspor produk nikel olahan melonjak lebih dari sepuluh kali lipat dalam periode tujuh tahun, dan diproyeksikan akan menarik investasi ratusan miliar dolar serta menciptakan jutaan lapangan kerja di masa depan. Namun, kesuksesan ini ingin dicapai dengan paradigma pembangunan yang bertanggung jawab.

Penegasan terhadap praktik berkelanjutan ini semakin relevan mengingat sektor hilirisasi, khususnya smelter nikel, menjadi perhatian global dalam konteks Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan standar yang ketat tidak hanya penting bagi perlindungan lingkungan di Indonesia, tetapi juga untuk menjaga daya saing produk olahan nikel Indonesia di pasar internasional yang semakin selektif.

Di tingkat daerah, aspirasi mengenai tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan juga disuarakan. Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel yang diadakan di Palu dibentuk sebagai wadah untuk menyatukan suara daerah. Tujuannya agar kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam hal pengawasan lingkungan dan pembagian manfaat yang adil, dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional yang lebih luas.

Dengan demikian, narasi hilirisasi nikel Indonesia tidak lagi satu dimensi. Ia merupakan trilogi yang mencakup pencapaian target ekonomi (melalui peningkatan ekspor dan investasi), pemenuhan tujuan sosial (melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan daerah), dan yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen pada aspek lingkungan melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Ketiga pilar ini harus berjalan seimbang.

Dengan menempatkan good mining practice sebagai prinsip non-negoisiable, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus ditempuh dengan cara-cara yang berkelanjutan. Pembangunan smelter dan industri hilir lainnya bukan akhir tujuan, melainkan alat untuk mencapai kemakmuran yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa membebani atau merusak kesempatan generasi yang akan datang.

Baca Juga: Strategi Bisnis Met Hamami: Membangun Ekosistem Terintegrasi Di Bawah Grup TMT

---

Tag ESG Good Mining Practice Hilirisasi Berkelanjutan Pasca Tambang Pengelolaan Lingkungan Tambang Pengendalian Emisi Karbon Pertambangan Bertanggung Jawab